penerapan good governance dalam pemerintahan. Untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan good governance, diperlukan banyak hal mendasar uah harus dipenuhi. penerapan good governance dalam pemerintahan

 
 Untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan good governance, diperlukan banyak hal mendasar uah harus dipenuhipenerapan good governance dalam pemerintahan 13 Universitas Indonesia 2

Prinsipprinsip good governance merupakan prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik dan menjadi pedoman dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang berfokus untuk pertumbuhan sektor. Namun dalam penerapan prinsip good governance pada pengelolaan Dana Desa di Desa Linggasari terdapat kendala. analisis penerapan good corporate governance dalam pengelolaan dana desa di desa sewurejo karanganyar (vol. Legaspi. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, maka penulis paparkan sebagai berikut : 1). 28 (2); 188-216. Asas budaya hukum yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. yang terstruktur dengan baik, sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat yang ada di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Melalui pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Pendapatan desa yang dimaksud adalah Dana Desa (Sari & Abdullah, 2017). Hadjon , Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,Meritokrasi vol. 1. 60 tahun 2008. Pemberlakuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam otonomi sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2001 (menggunakan Undang-Undang No. (2018), Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap . Good Governance. (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Desiana, A. (2010). Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki P emerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. H. Sehingga untuk. yang dilakukan dalam penerapan good governance di dalam pemerintahan. Good governance pada pemerintahan berkaitan dengan tata penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dalam rangka. Karena Pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri , tetapi untuk melayani. 2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan PBB di Desa Pagerejo Kecamatan Kertekkegiatan pemerintahan yang buruk (bad governance) lalu mengubahnya menjadi sistem pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mengetahui berapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good governance pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Vol. 09 Januari 2023 (1902-1908) e-ISSN: 2798-5210. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia. secara menyeluruh, baik dalam rangka penyelenggaraan negara itu sendiri, maupun dalamberbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penerapan . (2018). peran anggota legislatif dalam membantu pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance di RSUD Kota Tegal. Hal ini dapat dilihat dari tingkatLong Journey of Good Governance in Local Government Muhtar Haboddin1, Ahmad Imron Rozuli2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya1, Ilmu Sosiologi, Universitas. Selain itu, asas kewajaran dan. 0. 1 Pengertian Good Corparate Governance Good governance dalam sistem administrasi Indonesia diterapkan seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Ilmu. Pengertian Good Governance Menurut UNDP. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia Sri Warjiyati Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. menjadi prinsip good governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepualaun Siau Tagulandang Biaro khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten. Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. 1, NO. Ekosistem akan mengalami. adalah sebuah konsep mengelola pemerintahan yang bisa membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik dan membentuk masyrakat yang sejahtera. Padahal Manajemen Risiko mampu membantu pemerintah dalam pencapaian tujuan dan mewujudkan Good Governance serta sudah ada peraturan untuk menerapkannya, yaitu PP No. Integritas Pelaku Pemerintahan Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya. 1. Penerapan good governance diklaim dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik. e-Journal. Kata Kunci: Desa, Pemerintah, Good Governance Abstraction : Since the birth of Undang-Undang No 6 Tahun 2014 on the Village gives a great responsibility for the village government, the grant of great responsibility is not. Namun, sayangnya penerapan good governance ini bukan tanpa halangan. Selain itu, ada banyak contoh partisipasi masyarakat. PEMBAHASAN Konsep good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. 1. Akan tetapi banyak juga yang tidak menyetujui konsep good governance. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam Sistem Administrasi Indonesia, penerapan Good Governance seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses transparansi, berkeadilan, dan akuntabel. ac. swasta dan masyarakat, yang merupakan unsur atau elemen good governance. didasarkan pada penciptaan dan penerapan. Good 1NPDP Astuti and PGAS Yasa, “Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa,” (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, vol. U. 2. Corporate governance dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur pentingsesungguhnya upaya dalam penerapan good governance di Kota Dumai, terutama secara khusus di instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Kota Dumai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke. com - Good governance secara harfiah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Prinsip Good Governance. e. Good governance harus dilakukan dengan beberapa prinsip. Sudah tentu jika bicara tentang aturan- aturan dan progam kerja pemerintah pasti berkaitan dengan otonomi daerah. Digitalisasi yang terjadi pada masa ini, seharusnya berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang memudahkan masyarakat digital. 1 Anwar Suprijadi et al. M. Pengelolaan dana desa yang baik dibutuhkan penerapan Good Governance. Otonomi daerah adalah secara umum dapat di artikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah 1 Sedarmayanti. Berdasarkan peraturan pemerintah No. Ketika berada dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto, jelas Novie, dana pembangunan Indonesia diperoleh dari bantuan negara asing. Hal tersebut dirumuskan dalam ketetapan MPR nomor VII tahun 2001, UU no. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ialah dengan pengaplikasian good governance. Awang, A. 9Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa good governance merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kepada publik mengenai pencapaian kinerjanya sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. nai hubungan antara penerapan good governance dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa penerapan good governance berasosiasi dengan kinerja organisasi. Contohnya dalam pengurusan KTP masyarakat (customer) harus mengeluarkan uang untuk prosesPerla E. With the passage of the Local. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur pentingUnited Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa good governance memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah desa pepe juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun penerapannya belum maksimal. Semarang – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai contoh kepada daerah lain di Indonesia dalam penerapan good governance. Dwiyanto, Agus. Untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan good governance, diperlukan banyak hal mendasar uah harus dipenuhi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance belum terlaksana dengan baik. 1 Latar Belakang Masalah Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good. UPAYA MENCIPTAKAN GOOD AND CLEAN GOVERNMENT. Sejumlah penelitian mengenai Good Governance sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian komparatif atas praktek penyelenggaraan Good Governance pada level pemerintahan kecamatan untuk wilayah Kota Samarinda, dengan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP. Dalam era digital, peluang good governance dapat diwujudkan melalui beberapa upaya, diantaranya yaitu: (1) transformasi layanan publik menjadi layanan digital, (2) membuat album elektronik. Penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, utamanya dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut. ID. Maka dari itu para administrator publik dalam menjalankan tugasnya harus tertanam nilai-nilai etika dalam dirinya terutama berkaitan dengan tata krama, kesopanan, nilai, norma yang. com – Di Indonesia, istilah good governance diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Azlina, N. Dari beberapa penjelasan diatas ini bagi kami penulis sangat tertarik dan merasa terpanggil untuk mengambil dengan judul Penerapan Good Governance dalam system pemerintahan di kota Jayapura, yang mana hal ini memegang peranan penting dalam mengatur dan menerapkan serta mewujudkan system pemerintahan dengan baik,. Perkembangan paradigma masyarakat modern untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) diseluruh dunia menuntut pembaharuan terhadap sistem. XDOLWDV 3HODDQDQ 0DVDUDNDW˚ . prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan desa kerekeh. Namun keterkaitan antara konsep good-governance (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya. 13 Universitas Indonesia 2. com Abstrak Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pengelolaan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance. oleh dunia usaha. Si. 2017, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, (Makasar:. Partisipasi merupakan wujud dari kebersamaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. Pemerintahan. dari hasil penelitian bahwa Penerapan Pemerintahan Yang Baik (good governance) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam realitasnya ternyata dapat dikatakan masih belum berhasil. Pemerintah atau organisasi harus beroperasi secara terbuka, menjaga aksesibilitas informasi publik, dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan kegiatan. Sumber Gambar: Dok. Hal ini dikarenakan kunci utama keberhasilan pengelolaan keuangan adalah memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip good governance (Suwanda, 2019). Konsep Good Governance mulai dikenal sekitar tahun 1990an. Maret 2021 p-ISSN: 2085-0336 e-ISSN: 2655-8531 Vol. Sos. Good Governance disebut juga sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik. yang terlibat juga sangat luas (Ganie-Rochman, 2000:141). Menurut saya,penerapan pemerintahan di. Good governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good. F. Akuntabilitas Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Muh. Konsep good Governance pada prinsipnya merupakan kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionnalitas, akuntabilitas, transparan, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, memberi kan layanan prima, dan. yang dilakukan dalam penerapan good governance di dalam pemerintahan. Si 3 1, 2 Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaBudisetyowati, D. 3. * TEORI PEMERINTAHAN * Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar. 100 4. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep good governance dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dielaborasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Transparansi adalah prinsip yang mendasar dalam good governance. 3 Abdullah, Kasman, Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi. Kompasiana adalah platform blog. Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari: a. 3 Jan Erik Lane. prinsip utama yang melandasi good governance yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. D. , 2009; Yudianti dan Suryandari, 2015; West dan Zech, 1983; Ralf Caers et al. Sistem Pemerintahan Daerah. penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah merupakan tantangan tersendiri (Sedarmayanti, 2003 & 2009). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, Wenny A. Labih jauh lagi, penerapan good governance dilakukan agar publik mendapatkan keadilan, keterbukaan, dan mewujudkan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa prinsip good governance terkait pemerintah daerah ditunjukan untuk mendorong terciptanya daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat,. TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Dalam penerapan tata kelola pemerintahan, Indonesia menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep ini dirumuskan oleh para pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka membangun relasi yang baik antara negara, rakyat dan pasar. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip. Ini. Rangking Good Governance pada 6 Pemerintah D aerah di Provinsi Jawa Barat . si. Perlu diberdayakan agar kesemuanya dapat. Governance 1 Mohammad, Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya, _ Jurnal. Asas Kepastian Hukum. Hambatan penerapan good governance menurut Dwiyanto (2008:2) mengatakan bahwa pemerintah menghadapi banyak kesulitan atau hambatan untuk meumuskan perbaikan penerapan good governance : 1. Penerapan good governance dalam pelayanan publik. diharapkan yaitu good governance, dengan adanya unsur tersebut berguna untuk meningkatkan pemerintah desa yang baik. pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (smart decision-making) (Meijer, 2016). 2 Ibid. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa implementasi good governance di kota Surakarta dipengaruhi oleh struktur pemerintahan, substansi hukum, dan kultur para pihak. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa korporasi-korporasi baikPENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BAGI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERMENT Oleh : Lina Marliani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. Good governance tidak dapat lepas dari seperangkat aturan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. N (Maryam, 2016) mengatakan “Berbagaiperaturan dan Undang-undang sudah ditetapkan sebagai acuan dan standar dalam penerapan good governance”3. . Dalam menjalankan pemerintahan, baik warga negara atau orang-orang yang memegang kekuasaan tentunya berangkat dari sebuah gambaran mengenai bagaimana sistem pemerintahan diberlakukan secara ideal. sebagai pemerintah dalam instansi negara. Pemerintah Tekankan Pentingnya Penerapan GCG untuk Keberlanjutan Bisnis dan Upaya Menarik Investasi. Nasution, D. Good Corporate Governance dalam BUMD di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan daerah yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. yang baik terutama pada pemerintah pusat (Khairudin et al, 2022). Sedangkan dalam good. (2016). Partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan good governance, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi pemerintah pada seluruh SKPD yang ada di Kota Padang. Pelayanan publik di Kantor Camat Kormomolin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Good Governance. Sedangkan menurut UNDP ( United National Development Planning ), Good Governance diartikan sebagai praktik dalam penerapan kewenangan. Good governance sebagai proses pembuatan keputusan yang pelaksanaanya melibatkan masyarakat didalamnya. 2. H. Sejak dirumuskannya otonomi daerah pada tahun 1996,. , Publik, A. dilakukan pemerintah. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner di seluruh SKPD yang ada di Kota. Penerapan good governance dalam otonimi daerah merupakan konsep tata cara menjadi pemerintah yang baik dalam mewujudkan suatu pemerintah yang adil,bekerja keras,trampil dan disiplin dan berprilaku sesuai nilai norma dan moral. dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Semarang Timur. 1 Good Governance 2. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam buku Good Governance oleh Solikhudin (2022). Maryam S. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Perubahan mekanisme ini menuntut terlaksananya prinsip good governance * TEORI PEMERINTAHAN * Penerapan prinsip good governance di Indonesia mulai.