good governance menurut undp. Mendekati masa pemilu (pemilihan umum) baik untuk wakil rakyat sampai Presiden, tentunya akan mendengar istilah good governance atau. good governance menurut undp

dari Good Governance, antara lain : 1. Paul Streeten dalam tulisannya yang berjudul “Good Governance: Hystori And Development of The Concept” menyatakan persyaratan Good Governance sebagai salah satuGood Governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis di antara Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat. 3) Pemerintah bersifat transparan. dan menyelesaikan skripsi dengan judul “ Good Governance Dalam Pelaksananaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora” dengan baik. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan b. It is also objective and equitable and it promotes the rule of law. keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung B. Adapun kelima unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Melihat dari definisi governance, yang telah didefisinikan oleh United Nation Development Program (UNDP) yang mendefenisikan governance sebagai “the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Good Governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) adalah sebuah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. 2 untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009:275). Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Provinsi DKI Jakar. 2. Our projects help build, strengthen, or reform institutions. Nanda (2006), dalam artikelnya yang berjudul Good GovernanceDalam rangka mendukung terlaksananya penerapan Kepemerintahan yang Baik (good governance) dalam pengelolaan pendidikan di Kementerian Agama, pada Tahun 2014 Jumlah Anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon Unit Organisasi Ditjen Pendidikan Islam,. 14 (empat belas) Prinsip “Good Governance” versi BAPPENAS Wawasan ke Depan (visionary); Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Partisipasi Masyarakat (participation); Tanggung Gugat (accountability); Supremasi Hukum (rul of law); Demokrasi (democracy); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism. Putriana, 2014 Pengetahuan dewan tentang anggaran. 1. 11. Good Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good). The method used in this study was descriptive statistics with data from all villages in Bantul Regency. Dan. mengambil judul “Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi,. Menurut United Nation Development programe (UNDP) memformulasikan beberapa ciri-ciri dan sekaligus menjadi prinsip utama bagi Negara untuk mewujudkan Good Governance (GG) , yang meliputi: 1. Participation. Menurut UNDP, good governance harus memenuhi kriteria transparansi, partisipasi, aturan hukum, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Tema good governance menjadi sangat penting dalam kerjasama pembangunan internasional di era – 1990-an sebagai respon atas kenyataan bahwa sistem kebijakan dan administrasi yang buruk di negara-negara berkembang adalah kendala utama menuju. Dalam suatu definisi good governance disebutkan, Good Gevernance means the. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor bertujuan untuk. 6 Jika mengacu pada Bank Dunia (World Bank) dan UNDP (United Nations Development Program), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. 7 Menurut UNDP, istilah governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, serta untuk kesejahteraan rakyatnya. Our Good Governance cluster works towards making governance systems accountable, effective, and agile so that they can better cope with the complex challenges of the 21st century. 2. Good governance dapat dipahami dengan menerapkan dasarnya delapan karakteristik adalah : Partisipasi aktif; Tegaknya Hukum (Rule of law); Transparansi; Responsif; Jadilah musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; Keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. . Ada pula IMF yang menjelaskan good governance penting bagi negara-negara yang berada di tahap pembangunan. Posted: Februari 10, 2012 in Manajemen Publik, Tugas Kuliah. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam mewujudkan good governance. co. Menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip Good Governance itu terdapat 9 (sembilan) prinsip untuk melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik, meliputi : a. Menurut UNDP dalam Miftah Thoha (2005: 65), kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam konteks good governance adalah model keseimbangan tiga komponan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1. 12 United Nation Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti sebagaimanan yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan karakteristik good governance sebagai berikut : 1. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA. Sejumlah penelitian mengenai Good Governance sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian komparatif atas praktek penyelenggaraan Good Governance pada level pemerintahan kecamatan untuk wilayah Kota Samarinda, dengan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta Good Governance Menurut United Nation Development Program (UNDP) 4, Good Governance memiliki 8 (delapan) karakteristik utama : 1. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) Governance merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah. Prinsip-prinsip itulah yang Sarinah dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. ModelMenurut United Nation Development Program (UNDP) 4 , Good Governance memiliki 8 (delapan) karakteristik utama (Budiseyowati) yaitu : 1. Recently, good governance constitutes keyword in the framework of bureaucratic reform, particularly among less-developed countries. Dalam. yang baik (Good Governance) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Untuk itu, aparatur negara 2. Good governance dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sertifikasi penyuluh antikorupsi meningkatkan level kompetensi dan profesionalitas. 7 Menurut UNDP, istilah governance Karakteristik Good Governance. Menurut AKIP (LAN dan BPKP,. Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan. Artikel ini bertujuan : (1) untuk mengeksplorasi secara historis pendekatan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Amerika Pengertian Good Governance Menurut UNDP. 1. Adanya partisipasi masyarakat. 1990-an. KOMPAS. 1 Pilar-Pilar Good Governance Dalam konsep yang diungkapkan UNDP, good governance lebih ditekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrative dalam pengelolaan negara. ; Efektif dan ekonomis dapat. Artikel ini bertujuan : (1) untuk mengeksplorasi secara historis pendekatan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Amerikadan participation (Tjokroamidjojo, 2002) Sedangkan menurut UNDP, prinsip-prinsip Good Governance adalah sebagai berikut:. It comprises mechanisms, processes, and institutions. 2. A. Sejatinya indikator keberhasilan dari implementasi pemerintahan yang baik adalah diambil dari prinsip-prinsip dari good governance itu sendiri. 1. Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan. 1. Hal itu, menurut dia, karena banyak koruptor yang ditangkap dan diadili justru berasal. Di samping itu, Badan Program Pembangunan PBB, atau sering juga disebut sebagai UNDP, juga memaparkan ciri-ciri good governance tidak jauh berbeda seperti yang. Adapun prinsip-prinsip, ciri, atau karakteristik good governance menurut Masyarakat Transparansi. Sementara menurut UNDP, governance meliputi pemerintah, sektor swasta, dan civil society serta interaksi antarketiga elemen tersebut. Lebih lanjut prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung. ; Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Good governance adalah suatu konsep penting yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. 2. 2002. Akuntansi Sektor Publik (SAP) menurut berbagai buku Anglo Amerika, diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan untuk organisasi sector public. Meminimalkan korupsi dan penggunaan kekuasaan yang kurang bertanggungjawab. BAB I PENDAHULUAN 1. Menurut Laode Ida (2002), ciri-ciri Good Governance adalah sebagai berikut : Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio ekonomi. good governance. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance mampu dijadikan tolak ukur menilai baik buruknya kinerja suatu pemerintahan maka kunci utamanya adalah pemahaman terhadap. Kunci utama memahami good governance, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Menurut UNDP (United Naons Development Program), karakterisk atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam prakk penyelenggaraan good governance melipu: a. Efektivitas dan Efisiensi 8. UNDP pada tahun. Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan. 2008 : Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Komnas HAM, Jakarta. . konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu. Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor. Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik. 10 Paulus Effendi Lotulung, Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. Adapun yang menjadi elemen-elemen inti dari good governance menurut UNDP (da lam LAN dan BPKP, 2000:7; seperti dikutip Tangkilisan, 2005:114), adalah sebagai berikut:The actual use of the concept of good governance sidestepped the central concerns of the Africans and rendered the notion purely administrative. Menurut Bekke, perry, dan Toonen dalam bukunya “Civil Service Systems in Comparatives” ( indiana univercity press, 1996: 71-88 ) menerangkan bahwa ada 5 tahapan pengembangan peran PNS, sebutkan tahapan-tahapan tersebut. D. Adapun kelima unsur. Menurut Bank Dunia (World Bank). Berdasarkan peraturan pemerintah No. keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep good corporate governance baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. III. Good Governance yang diindonesiakan menjadi "tata pemerintahan yang baik" adalah suatu praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. 1. ADVERTISEMENT. wan (business) yang berada di sektor swas - ta (UNDP dalam Sujarwoto dan Yumarni, 2007). Prinsip-Prinsip Good Governance. Parpasi (parcipaon), yaituseap warga negara diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan polik/kebijakan publik; b. 3. Governance, UNDP, 1999) (dalam Sedarmayanti, 2009 :276). Kerangka Teori Dahulu ilmu politik hanya mengenal istilah government (pemerintah), sebagai badan-badan yang menjalankan pemerintahan. Akuntabilitas 9. United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa good governance memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. United National Development Program (UNDP,1997) mendefinisikan governance sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna. Konsep „good governance‟ adalah merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang. * TEORI PEMERINTAHAN * Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar. Menurut UNDP [2] sejumlah prasyarat lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan, yaitu:. Prinsip Good Governance di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dapat dijumpai beberapa prinsip Good Governance. Prinsip – prinsip good governance menurut Lembaga Administasi Negara (2003 : 7) yaitu terdapat 9 prinsip utama good governance, sebagai berikut : 1. Sementara dalam governance negara hanya berperan sebagai regulator dan administrator. dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : a. Karena itu, World Bank (1992: 1) mencoba menjelaskan good governance sebagai sebuah pesamaan dengan konsep manajemen. Transparancy (kebebasan memperoleh informasi) 4. PARTICIPATION. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Komap Fisipol UGM. UNDP has been the key partner for delivering this agenda, including positioning Serbia regionally as. Good Governance. Aturan hukum: Berkeadilan,. Menurut UNDP, karakteristik pelaksanaan good governance yang meliputi : Participation, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. Partisipasi masyarakat 2. Wawasan ke depan ( visionary );Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata pengaturan tersebut (UNDP: Partnership for Governance Reform in Indonesia). 2000 Purwo Santoso, Makalah “Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance”, IRE, Yogyakarta. Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya UNDP menganggap bahwa good governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya. ; the State in a Changing World,Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015 43 Menurut Thoha, mengutip United Nations Development Programe (UNDP) istilah good governance adalah: 11 Suatu exercise dari kewenagan politik,ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah sosialnya. com - Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengenai bagaimana sesungguhnya pelaksanaan good governance khususnya pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) tahun 2012-2014 di Kota Dumai. Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance, UNDP dalam Sedarmayanti (2004:5) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yamg harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, adalah meliputi: a) Partisipasi (Participation), setiap orang atau setiap warga. Pengertian Good Governance Menurut UNDP Governance merupakan pergeseran makna dari government. Rule of Law Transparancy Responsiveness. Partisipasi (Participation) 2. Kunci utama memahami good governance adalah penerapan atas prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bukan hanya sekedar teori. Adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Pengertian good governance menurut UNDP (Unit Nation Development Program) yang dikutip oleh Sudarmayanti (2003:5) terdapat tiga model tata pemerintahan yang baik yaitu :kewiraswastaan, sedangkan UNDP sendiri memberikan definisi good governance seba-gai hubungan sinergis dan konstruktif dian-tara sektor swasta dan masyarakat (society). Kendati begitu, tata kelola seringkali dibahas dalam ilmu politik dan administrasi. " Pengertian lainnya, yakni good governance merupakan. Dalam konteks. Purwo Santoso, 2002, “Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance”, Makalah IRE, Yogyakarta. com – Di Indonesia, istilah good governance diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Tapi ini bisa negara menjadi coercive atau arbitrary (bertindak memaksa atau semena-mena). Retno Saraswati, SH, MHum. dari good governance, yakni accountability, participation, predictability, dan transparancy. KOMPAS. 2 Prinsip Good Governance Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Dalam menentukan arah pembangunan suatu negara,. Good Governance yang efektif menuntut adanya “alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. . 6) Memperhatikan kesetaraan. Dan oleh karena itu perlu dichek dengan demokrasi, mekanisme pasar, berjalannya hukum. Partisipasi (participation). 2 Landasan Teori 2. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for sustainable human development”, (1997), mendefinisikan kepemerintahan (governance) adalah pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada. 2. dalam pelaksanaanya. Partipasi (participation). 6Michael D Mehta, Good Governance, dalam Mark Bevir, Encyclopedia of Governance, hlm. Selain itu, praktek good governance yang digagas oleh UNDP pun menuai kritik. Efficiency and Effectiveness Accountability. Partisipasi; bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyaikesigapan aparat pajak dalam menerapkan good governance diantaranya akuntabilitas dan transparansi agar kepatuhan wajib pajak dapat terlaksana dengan baik sesuai anggaran, sehingga negara bisa menerima pemasukan pajak dari masyarakat dengan maksimum untuk kemakmuran rakyat. Konsep untuk good governance tidak bisa serta merta di implementasikan di suatu negara, perlu adanya penyesuaian terhadap kharakteristik. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Good governance adalah suatu konsep penting yang berkembang pesat dalam beberapa. Konsep good corporate governance baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Berdasar. UNDP (United Nations Development Program) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tatadalam hal-hal seperti : partisipasi, individualitas, serta perintah dan kewenangan. . Mas’oed, Mochtar. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE MENURUT UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) Karakteristik dari “Good Governance” berdasarkan penelitian UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) pada Tahun 2000, kemudian dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), meliputi unsur – unsur sebagai berikut: Kelebihan Good Governance Menurut UNDP. Consensus Orientation (orientasi pada kepentingan masyarakat) 6. PENGERTIAN, PRINSIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang Sementara itu, menurut UNDP, good governance mengacu pada sistem pemerintahan yang capable, responsif, inklusif, dan transparan. Menurut Rochman (2009:276) Governance secara demokrasi pendiptaan kerangka pasar yang politik manajemen pembangunan Good governance is at the heart of the development agenda and crucial to the World Bank Group's (WBG) goals of ending extreme poverty and boosting shared prosperity in a sustainable way. Apa itu good governance menurut UNDP? Good governance menurut UNDP adalah praktik pemerintah yang melibatkan partisipasi, keadilan, transparansi, responsif, efektif,. Ada pula IMF yang menjelaskan good governance penting bagi negara-negara yang berada di tahap pembangunan. Good governance menurut UNDP (United National Development Planning), good governance merupakan merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. 1. menyalurkan aspirasinya (UNDP, 1997). Participation Partisipasi R. Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Participation,. Kesetaraan (equity) Orientasi pada kesepakatan (consensus orientation) Partisipasi (participation)Good Governance Menurut Mardiasmo (2002:17) Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. 1. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih. UNDP adalah lembaga di bawah PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang. Good governance merujuk pada cara pemerintahan yang baik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan cara yang adil, transparan, dan partisipatif. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) menyatakan bahwa good governance merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil yang sangat diyakiniGood governance menurut UNDP adalah konsep penting yang harus dipenuhi oleh setiap negara. 132 Stewardship Theory dibangun di atas filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia pada. (equitable), jujur, transparan, dan akuntabel. (2020) dengan judul “Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Yayasan Di Kota Pekanbaru” ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penerapan Good Corporate. 1.